Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
• Bahwa perkara a quo adalah perkara “derden verzet” dengan sendirinya dalil perlawanan adalah objek sita sebagai hak miliknya Pelawan ;
Lanjutkan membaca “Itikad Baik Pelawan dalam Derden Verzet”Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
Lanjutkan membaca “HUTANG PIUTANG DAN ULTRA PETITA”Putusan Nomor 2288 K/Pid.Sus/2018
Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
– Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, dapat dibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;
– Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 139/PID.SUS/2018/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 April 2018 Nomor 1418/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa KOMARUDIN bin MUALlM NAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
Lanjutkan membaca “Seputar Tim Asesmen Terpadu”