Menjelang kehancuran VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda pada akhir abad 17 dan awal abad 18, Pemerintahan Kolonial membentuk sebuah komisi dengan keputusan tertanggal 11 November 1803. Komisi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melakukan observasi dan menuangkannya dalam sebuah laporan yang menggambarkan bagaimana perdagangan di wilayah jajahan negara di Hindia Timur dilakukan, sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan, keuntungan besar bagi perdagangan dan bagi keuangan negara.
Lanjutkan membaca “Arsip 1803: Laporan Nederburgh, Cikal Pembaruan Peradilan Era Penjajah di Nusantara”Arsip Bulanan: Mei 2026
Buah Beracun dalam Sistem Peradilan Pidana itu Bernama Penyiksaan
PENYIKSAAN hanya buah dari sebab “fruit of the poisenous tree”. Selama “pohonnya” tidak disehatkan maka selama itu pula buah-buah beracun itu akan ada setiap saat. Hal tersebut disampaikan oleh Luhut MP Pangaribuan, Advokat Senior dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Diskusi Penyiksaan dalam Peradilan Pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan REVISI, pada 21 Maret 2025.
Lanjutkan membaca “Buah Beracun dalam Sistem Peradilan Pidana itu Bernama Penyiksaan”Perjuangan IKAHI dalam Perdebatan Pembentukan UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meletakan dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Namun demikian konsepsi Negara Hukum ini mengalami pasang surut dalam sejarah Indonesia. Daniel S. Lev dalam tulisannya Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum: Sebuah Sketsa Politikmencatat konsep Negara Hukum menguat dan menjadi ideologi Republik Indonesia saat masa Demokrasi Parlementer pada tahun 1950-1957. Namun saat era Demokrasi Terpimpin (1958-1965), konsepsi Negara Hukum tenggelam dalam patrionalisme rezim.
Lanjutkan membaca “Perjuangan IKAHI dalam Perdebatan Pembentukan UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970”
yurapratama 