Mengenang Wawancara Adi Andojo: Hakim Berkarakter Kuat & Lugas

Medio tahun 1990an, Mahkamah Agung menangani perkara terkait buruh yang menyita perhatian nasional dan internasional yaitu perkara Muchtar Pakpahan dan pembunuhan aktivis buruh Marsinah. Adi Andojo Soetjipto, Ketua Muda Pidana saat itu yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut. Wawancara Adi Andojo dengan Kompas yang terbit Minggu, 18 Desember 1995 sangat menarik untuk diikuti. 

Apa sebenarnya yang terjadi di balik putusan bebas para Terdakwa kasus pembunuhan Marsinah dan Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan?

Lanjutkan membaca “Mengenang Wawancara Adi Andojo: Hakim Berkarakter Kuat & Lugas”

Tafsir Tipu Muslihat dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase

The World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam bukunya Guide to WIPO memberikan definisi arbitrase adalah prosedur di mana suatu sengketa diajukan, atas kesepakatan para pihak, kepada satu atau lebih arbiter untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.     

Lanjutkan membaca “Tafsir Tipu Muslihat dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase”

Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada 2 Januari 2023. 

Mengenai keberlakuan KUHP 2023 tersebut, pasal terakhir KUHP, yaitu Pasal 624 menyatakan, KUHP baru berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni 2 Januari 2026. 

Untuk penyempurnaan KUHP dan aturan pidana di Indonesia, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026) yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026.  

Lanjutkan membaca “Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026”